Halteng – DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 1 tahun 2026 dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan dan ranperda APBD tahun anggaran 2027.
Agenda tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka menyelaraskan pandangan, masukan, serta saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Melalui penyampaian jawaban tersebut, Pemkab Halteng melalui Wakil Bupati Ahlan Djumadil memberikan tanggapan atas berbagai pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan anggaran daerah.
Dalam pidatonya Wabup Ahlan mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas berbagai pertanyaan, tanggapan, saran, serta masukan kritis yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi demi menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah. “Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah,” ucapnya.
Terkait itu juga dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD secara garis besar, pemerintah daerah menyampaikan beberapa poin jawaban sebagai berikut:
1. Sektor pendapatan daerah dan kemandirian fiskal pemerintah daerah sependapat dengan perhatian fraksi diantaranya Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Gerakan Nurani Rakyat.
Mengenai pentingnya optimisme yang terukur dalam menyusun target pendapatan. Dapat kami jelaskan bahwa proyeksi kenaikan pendapatan daerah pada RAPBD 2027 ditopang oleh dua sektor utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pusat. “Peningkatan PAD merupakan buah dari komitmen kita bersama dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui perluasan digitalisasi pajak dan retribusi (elektronifikasi transaksi pemerintah daerah), pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah tanpa membebani masyarakat kecil,” jelas Wabup.
Kenaikan Pendapatan Transfer Pusat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga kita mendapatkan kepercayaan alokasi dana transfer yang lebih optimal. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan momentum kenaikan di kedua sektor ini akan dikawal dengan tata kelola yang pruden, transparan, dan akuntabel agar realisasinya dapat tercapai secara maksimal,” ucapnya.
2. Sektor Belanja Daerah dan Alokasi Tambahan Ruang Fiskal sejalan dengan kenaikan pendapatan dari PAD dan Transfer Pusat tersebut, pemerintah daerah sepakat dengan saran serta masukan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Gerakan Nurani Rakyat agar tambahan ruang fiskal ini dialokasikan secara tepat sasaran. “Struktur Belanja Daerah pada RAPBD 2027 akan difokuskan untuk mendanai program-program urusan wajib dan urusan pilihan yang berdampak langsung pada masyarakat, sekaligus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah,” katanya.
“Alokasi anggaran ini diutamakan untuk percepatan infrastruktur wilayah, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan UMKM serta penguatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan stimulus ekonomi kemasyarakatan guna menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati juga ingin menyampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Setelah mendengarkan saran serta pendapat dari Fraksi – Fraksi DPR mengenai ketersediaan air bersih dan tenaga pendidik yang belum berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 235 tenaga pendidik. “Kami instruksikan agar segera dilakukan pendataan secara komprehensif, serta penanganan dampak El Nino yang masih terjadi di beberapa titik terdampak turut menjadi fokus perhatian kita semua,” tegasnya.
Selain itu dalam rangka menjamin efektivitas, sinkronisasi, dan kualitas hasil pada setiap tahapan pembahasan, kehadiran dan partisipasi aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait merupakan elemen yang bersifat krusial. “Konsistensi kehadiran OPD pada setiap sesi pembahasan sangat diperlukan guna memastikan seluruh substansi teknis, usulan program, serta kebutuhan anggaran dapat terakomodasi secara akurat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” tukasnya.
“Oleh karena itu, setiap OPD diharapkan menugaskan pejabat atau perwakilan yang berkompeten dan memiliki kewenangan pengambilan keputusan untuk hadir secara penuh di seluruh rangkaian proses pembahasan selanjutnya,” terangnya.
3. Sektor Pembiayaan Daerah
Terkait kebijakan pembiayaan, pihaknya selaku eksekutif sependapat dengan Fraksi Partai Golkar bahwa kenaikan pendapatan ini memberikan struktur fiskal yang lebih sehat bagi daerah kita. “Kami akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) maupun instrumen pembiayaan lainnya, guna menjaga keseimbangan keuangan daerah tetap sehat dan aman,” tandasnya.
Pemerintah daerah menyadari bahwa seluruh masukan, saran konstruktif, dan catatan dari dewan yang terhormat adalah instrumen penting untuk menyempurnakan dokumen anggaran ini. “Kami berharap proses pembahasan selanjutnya bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar demi kemaslahatan seluruh masyarakat,” tutupnya. (red)
