Halteng – Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Daerah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
Meski demikian ada tambahan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan dan prioritas strategis daerah.
Dalam pidato yang disampaikan oleh Wakil Bupati Ahlan Djumadil dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun 2026, dirinya menyampaikan sejumlah kebutuhan dan prioritas strategis daerah.
Dukungan Sejumlah Kebutuhan dan Prioritas Strategis Daerah:
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui dukungan beasiswa pendidikan tinggi jenjang S1 dan S2 serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Kedua, penguatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui penyediaan alat kesehatan, dukungan rujukan pasien, serta intervensi percepatan penurunan stunting.
Ketiga, penguatan jaminan sosial dan programn kemasyarakatan, termasuk dukungan kepesertaan BPJS bagi aparatur desa, santunan kematian, serta peningkatan kapasitas kepala desa.
Keempat, peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan pelayanan teknis, khususnya pada sektor pemadam kebakaran dan lingkungan hidup.
Kelima, penguatan sektor produktif dan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan.
Keenam, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, termasuk pembangunan Rumah Layak Huni, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, serta peningkatan kualitas jalan.
Ketujuh, penyelesaian kewajiban keuangan atas kegiatan lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.
Kedelapan, penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana, melalui dukungan anggarari pada Belanja Tidak Terduga.
Seluruh alokasi tersebut pada prinsipnya harus diarahkan kepada satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah sendiri.
Pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. “Karena itu, kami mernberikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang selama ini telah membangun komunikasi dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD bukan sekadar hubungan kelembagaan dalam proses penganggaran, tetapi merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan
masyarakat.
Melalui pembahasan yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, kita berharap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disempurnakan menjadi kebijakan anggaran yang semakin tepat sasaran.
Pada akhirnya, perubahan APBD bukan hanya tentang berapa besar anggaran yang kita miliki, tetapi tentang seberapa baik anggaran tersebut kita kelola dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. “Karena itu, mari kita pastikan bahwa setiap program yang kita sepakati memiliki kejelasan sasaran, indikator yang terukur, waktu pelaksanaan yang realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” sebutnya.
“Kita tidak ingin pembangunan berhenti pada angka realisasi anggaran,” lanjutnya.
Wabup Halteng juga ingin melihat hasilnya dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat yang lebih produktif, infrastruktur yang semakin memadai, kualitas sumber daya manusia yang meningkat, serta kesejahteraan masyarakat yang terus bertumbuh.
Atas dasar itu, dengan memohon ridha dan petunjuk Allah SWT, pada kesempatan ini kami menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kami berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, dan penuh tanggung jawab, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah. “Mari kita lanjutkan ikhtiar pembangunan ini dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, dengan satu orientasi utama mewujudkan Halmahera Tengah yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, dan pembangunan daerah yang semakin berkelanjutan,” tuturnya.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pemerintahan dan pembangunan demi kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah,” tutupnya. (red)
