Halteng – Agenda tahunan ini menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah sekaligus komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Ikram Malan Sangadji dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Ke 10 Masa Persidangan I Tahun 2026.
Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Halteng Zulkifli Hi Bayan dan dampingi Wakil Ketua I Munadi Kilkoda dan Wakil Ketua II Sakir Ahmad dan juga seluruh anggota DPRD Halteng.
Hadir pula Wakil Bupati Ahlan Djumadil, dan Sekda Bahri Sudirman serta Forkopimda Halteng.
Sidang Paripurna Istimewa tahun ini terasa spesial karena turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Halmahera Timur. “Pagi tadi, kita telah mengikuti bersama Upacara peringatan HUT ke 36, dengan tema Fagogoru Tangguh, Ekonomi Tumbuh, Halteng Maju. Tema ini mengandung pesan bahwa kekuatan pembangunan tidak hanya terletak pada potensi sumber daya alam dan besarnya aktivitas ekonomi,” ucap Bupati Ikram Malan Sangadji.
Kekuatan tersebut juga bertumpu pada persaudaraan, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta kemampuan memastikan bahwa kemajuan daerah memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. “Atas dasar itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan gambaran transformasi ekonomi dan sosial Halteng, perkembangan indikator pembangunan, capaian program prioritas, kondisi pengelolaan keuangan daerah, serta agenda yang perlu kita perkuat ke depan,” jelasnya.
Dikatakannya, bahwa Halmahera Tengah saat ini berada pada fase transformasi yang penting. Berkembangnya industri pengolahan mineral dan hilirisasi nikel di kawasan Teluk Weda telah mengubah skala aktivitas ekonomi serta dinamika sosial wilayah. “Perubahan tersebut membutuhkan kapasitas pemerintahan yang semakin kuat agar pertumbuhan ekonomi dapat dikonversi menjadi peningkatan kesejahteraan, pemerataan pelayanan, dan resiliensi atau ketahanan daerah baik resiliensi fiskal, resiliensi ekonomi maupun resiliensi sosiokultural,” ucapnya.
Dengan tetap berpedoman pada RPJMD 2025 – 2029, kami akan menyampaikan beberapa perkembangan utama pembangunan daerah, termasuk capaian yang patut kita syukuri, indikator yang masih memerlukan percepatan, serta agenda pembenahan yang harus menjadi perhatian bersama. “Penyampaian ini bukan untuk menyatakan bahwa seluruh persoalan telah selesai, melainkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tetap terbuka terhadap evaluasi dan bertanggung jawab atas hasil penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Bupati mengatakan, trend ekonomi makro daerah ini bergerak sangat dinamis dengan pertumbuhan ekonomi yang melalmpaui target yang kita tetapkan dalam RPJMD.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 62,47% persen melampauai target RPJMD sebesar 11,93% dan pada Triwulan II tahun 2026, pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year-on-year tercatat sebesar 23,53 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 11,98%.
Dinamika ekonomi yang berkembang di Halmahera Tengah telah membuka ruang bagi peningkatan penerimaan daerah. “Pada tahun anggaran 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mencapai Rp.396,35 miliar atau 121,40 persen dari target yang ditetapkan,” terangnya.
“Perkembangan yang lebih menggembirakan terlihat pada posisi 29 Oktober 2026, ketika realisasi PAD telah mencapai Rp480,35 miliar atau 102,15 persen dari target tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan daerah yang patut kita syukuri,” lanjutnya.
Lebih lanjut IMS mengatakan total pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp1,686 triliun atau 76,5% dan pada tahun 2026 kita telah memperkuat kapasitas fiskal kita dengan dengan kontribusi PAD sebesar 31,65% dari total pendapatan dibanding transfer pusat sebesar Rp702,69 miliar atau 68, 35% dari total pendapatan. “Pada kesempatan sidang paripurna ini, perlu kami tegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal kita bergerak kea rah yang positif, namun kekuatan keuangan daerah bukan diukur semata-mata dari besarnya penerimaan atau jumlah anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Bupati juga mengatakan, kekuatan fiskal yang sesungguhnya adalah kemampuan pemerintah mengubah setiap sumber daya keuangan menjadi instrumen untuk mendorong nilai tambah ekonomi produktif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan pendidikan dan Kesehatan yang prima, penyediaan infrastruktur dasar, perumahan, air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup yang baik, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau. “Kita juga harus menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Setiap kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang, kemampuan pembiayaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
“Inilah tanggung jawab kita bersama. Mengelola pertumbuhan dengan kehati-hatian, memperkuat pendapatan dengan inovasi, dan membelanjakan anggaran dengan orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat,” urainya.
Ikram juga mengatakan, mengawali periode pemerintahan kami di tahun 2025, dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2025–2029, ditetapkan sembilan program Ter-CEPAT sebagai instrumen percepatan pembangunan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. “Program ini mencakup perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, perlindungan kelompok rentan, penguatan kehidupan keagamaan, pemberdayaan petani dan nelayan, peningkatan kesejahteraan aparatur, serta penanganan lingkungan,” katanya.
Keseluruhan program tersebut mencerminkan pilihan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.
Kami meyakini bahwa kemajuan daerah tidak cukup ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal tetapi harus tercermin dalam meningkatnya kualitas sumber daya manusia, menguatnya ekonomi masyarakat, membaiknya pelayanan publik, serta terjaminnya perlindungan bagi kelompok yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dampak positif dari program yang kita jalankan pada awal tahun 2025 sebagai kelanjutan dari program sejak masa Pj. Bupati tahun 2023 dapat kita lihat pada penurunan persentase penduduk miskin 2022 angka kemiskinan 12,00 persen
2023 menjadi 11,44 persen
2024, turun menjadi 10,71 persen
2025, 9,16 persen
2026 angka kemiskinan menjadi 8,77 persen. “Jika dibandingkan dengan 2022 maka penurunan mencapai 3,23 poin persentase. Menurunkan angka kemiskinan ini bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan kolaborasi yang konstruktif antara Pemerintah dan DPRD kita berhasil mencapai ini,” ungkapnya.
Selain angka kemiskinan: Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,57 pada 2025 menjadi 72,41 pada 2026.
Usia harapan hidup meningkat dari 70,90 menjadi 71,13 tahun;
rata-rata lama sekolah dari 9,21 menjadi 9,45 tahun; dan
harapan lama sekolah dari 13,69 menjadi 13,72 tahun.
Perkembangan ini patut diapresiasi, namun peningkatan IPM masih perlu dipercepat melalui perbaikan mutu pendidikan, akses kesehatan, daya beli, dan pemerataan pelayanan dasar. “Oleh karena itu, dihadapan sidang paripurna istimewa ini kami minta kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat agar terus mendukung penetapan dan pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
“Kita harus terus menjalankan program pendidikan gratis dari PAUD/TK hingga SMP, termasuk perluasan dukungan bantuan seragam bagi siswa SMA, insentif guru, dan beasiswa perguruan tinggi harus terus diperkuat,” terangnya.
Selain itu, bantuan pendidikan harus disertai peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, fasilitas sekolah, serta keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan masa depan daerah. “Kita juga harus pastikan perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesahatan mulai dari Pustu, Puskesmas, hingga rumah sakit lebih di tingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang dengan didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan, obat, fasilitas pelayanan, sistem rujukan, dan mutu layanan,” tegasnya.
“Sebab pelayanan kesehatan bukan hanya tentang jumlah pemeriksaan, melainkan kemampuan sistem pelayanan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya.
Sentatara, selain pendidikan dan Kesehatan program perlindungan sosial termasuk insentif ibu hamil dan menyusui, lansia, anak yatim, orang tua tunggal, penyandang disabilitas, keluarga rentan, serta masyarakat yang membutuhkan santunan duka masih terus diperluas dan ditingkatkan lagi kualitasnya. “Seluruh intervensi harus berbasis data yang akurat, tepat sasaran, transparan, dan terhubung dengan pemberdayaan ekonomi agar perlindungan sosial turut memperkuat kemandirian keluarga,” katanya.
“Rumah yang layak, aman, dan sehat juga masih terus kita programkan dengan meningkatkan kualitas konstruksi, ketepatan penerima, keamanan lokasi, sanitasi, akses listrik dan air bersih, serta keterhubungan dengan jalan,” tandasnya.
Pada sektor infrastruktur dan konektivitas, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa total jaringan jalan daerah tahun 2025–2026 tercatat 802,375 kilometer. Dari jumlah tersebut, 509,33 kilometer berada dalam kondisi baik atau hotmix, sementara 293,04 kilometer masih memerlukan perhatian dan penanganan bertahap. “Insya Allah dengan tekad, doa dan semangat kolaborasi kita bisa menyelesaikan konektivitas hingga menjangkau seluruh kecamatan, dari Weda Selatan hingga Patani Timur dan Pulau Gebe,” ujarnya.
Selain konektivitas di kecamatan, kita juga harus memiliki visi yang jauh lebih panjang tentang konektivitas sosial masyarakat Fagogoru di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Dua simpul ini bukan saja menjadi simpul kebudayaan dan peradaban orang Fagogoru, tetapi menjadi koridor ekonomi baru wilayah Tengah pulau Halmahera yang akan menjadi pusat pertumbuhan strategis di seluruh Kawasan Maluku Utara. “Oleh karena itu, kami telah menginisiasi pembukaan ruas jalan baru Koridor Kulo–Ekor sepanjang kurang lebih 12, 3 kilometer yang menghubungkan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur
Selain konektivitas, pada periode pemerintahan ini kami tetap berkomitmen untuk menyediakan pelayanan air bersih yang baik,” ucapnya.
Secara bertahap perbaikan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan baik di Weda sebagai pusat pemerintahan sampai dengan di wilayah kecamatan. “Melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan PT IWIP dan Badan Usaha lainnya kita akan terus mengupayakan penyediaan infrastruktur air bersih seperti WTP Weda, WTP Lelilef dan insya Allah dapat dilanjutkan sampai menjangkau seluruh wilayah kabupaten Halmahera Tengah,” katanya lagi.
Selain itu, penanganan sampah dan pembangunan infrastruktur kota juga tetap menjadi prioritas. Keberhasilan seluruh program pembangunan daerah ini sangat tergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kualitas dan kinerja ASN juga menjadi perhatian kami. “Peningkatan kesejahteraan melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dilakukan dan sudah saatnya seluruh ASN harus menunjukkan peningkatan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bagi pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat,” ucapnya.
Kami akan terus mengevaluasi dan merumuskan pola penilaian kinerja yang tepat untuk menjamin bahwa tambahan penghasilan yang diberikan harus sesuai dengan kualitas dan kinerja masing-masing aparatur. Oleh karena itu, kepada seluruh ASN agar harus lebih adaptif, berintegritas, inovatif dan menjadi pilar utama pelayanan publik di daerah ini. “Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan rapat paripurna istimewa ini,” tuturnya.
Forum kelembagaan ini memiliki arti penting karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat kembali pelaksanaan pembangunan, menilai capaian berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun Halmahera Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, dan maju. “Pelaksanaan rapat paripurna istimewa ini merupakan wujud penghormatan terhadap perjalanan sejarah pembentukan daerah sekaligus ruang kelembagaan untuk merefleksikan capaian, tantangan, dan arah pembangunan Halmahera Tengah ke depan,” ujarnya.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada jajaran TNI dan Polri, ASN, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, petugas kebersihan, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, relawan, pelaku UMKM, dunia usaha, insan pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan menjaga kehidupan sosial di Kabupaten Halmahera Tengah.
Kepada dunia usaha dan para investor, mari kita bangun kemitraan yang sehat dan berkelanjutan. Perluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, berikan ruang bagi UMKM, tingkatkan transfer pengetahuan dan keterampilan, serta perkuat kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Kepada seluruh masyarakat negeri Fagogoru, mari kita jaga persaudaraan dan nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan daerah ini. Perbedaan pandangan tidak boleh memutus ikatan kebersamaan. Pembangunan Halmahera Tengah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama.
Pada usia ke-36 ini, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai, tetapi kita juga harus jujur melihat pekerjaan yang belum selesai. Halmahera Tengah memiliki peluang besar dari transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. “Tugas kita adalah mengelola peluang tersebut dengan kebijakan yang tepat, tata kelola yang kuat, keberpihakan kepada masyarakat, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang,” katanya.
“Saya bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan terus menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat program yang bermanfaat, serta memperbaiki hal-hal yang belum berjalan optimal. Mari kita jadikan persatuan Fagogoru sebagai kekuatan untuk membangun daerah yang maju, adil, tangguh, dan berkelanjutan,” paparnya. (red)
