TIDORE- Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ke-I Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Ade Kama. Turut hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, 22 dari 25 anggota DPRD, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan bahwa penyampaian Nota Keuangan merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 104 dan 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menyebutkan bahwa APBD 2027 disusun di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah akibat dinamika transfer dari pemerintah pusat, meningkatnya belanja wajib (mandatory spending), serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
”Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Ia menambahkan, arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah dan antarpulau, penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, serta penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Daerah juga terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
”Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Muhammad Sinen merinci, Pendapatan Daerah 2027 direncanakan sebesar Rp915.461.365.764, yang terdiri atas PAD Rp82.110.770.924, Pendapatan Transfer Rp825.863.556.292, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.487.038.548.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp986.518.497.631, yang terbagi atas Belanja Operasi Rp779.550.644.929, Belanja Modal Rp122.119.146.702, Belanja Tak Terduga Rp5.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp79.848.706.000.
Adapun dari sisi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp73.057.131.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2026, dengan pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp2.000.000.000.
Wali Kota berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif demi menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua DPRD H. Ade Kama menyampaikan bahwa Ranperda APBD 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan momentum strategis untuk melihat arah kebijakan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
”APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya secara resmi dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama.


















