TIDORE – DPRD Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2025 di Gedung DPRD, Rabu (29/4/2026).
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara DPRD, Sarmin Mustari, memaparkan sejumlah poin strategis yang menjadi catatan kritis bagi pemerintah daerah di berbagai sektor.
Di Sektor Pendidikan, DPRD merekomendasikan pelaksanaan audit internal serta upaya nyata dalam pemerataan akses belajar.
Sementara di Sektor Kesehatan, fokus diarahkan pada transformasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Stunting dan audit kinerja layanan kesehatan.
Pada Sektor Tenaga Kerja, Sarmin menekankan pentingnya pembaruan kurikulum pelatihan kerja.
“Kami mendorong terciptanya platform ‘Tidore Karir’ sebagai sistem informasi kerja berbasis digital untuk memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Untuk Sektor Sosial, rekomendasi mencakup restrukturisasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga transformasi bansos menuju graduasi mandiri serta audit kemiskinan pada lokus tertentu.
Beralih ke Sektor Pertanian dan Perikanan, Sarmin menjelaskan bahwa langkah intensifikasi dan ekstensifikasi produksi pangan serta hortikultura menjadi prioritas.
“Kami juga meminta pengaktifan kembali Koperasi Nelayan guna menjamin ketersediaan harga BBM, biaya operasional, hingga pasokan es balok bagi para nelayan,” tambah Sarmin.
Rekomendasi tersebut juga menyasar perbaikan di Sektor Ekonomi Kreatif dan Koperasi, Sektor Perencanaan dan Keberlanjutan, hingga tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Sarmin menegaskan bahwa setiap catatan yang diberikan bertujuan agar pembangunan di Kota Tidore tidak sekadar mengejar angka.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output atau hasil fisik saja, tetapi juga dari outcome. Seluruh proses pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
