TIDORE – Setelah Wali Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Tidore Tahun 2027. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail, serta diikuti oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, 21 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, camat, dan insan pers.
Mengawali penyampaian pandangan umum, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ardiansyah Fauji mengapresiasi peningkatan rencana pendapatan daerah tahun 2027 menjadi Rp915,46 miliar meningkat 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Kendati demikian, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp82,11 miliar (8,97 persen), sedangkan pendapatan transfer mendominasi sebesar Rp825,86 miliar (90,21 persen).
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi peningkatan PAD berbasis pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Peningkatan PAD tersebut hendaknya bertumpu pada perluasan aktivitas ekonomi dan perbaikan tata kelola, tanpa menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Selain itu, fraksi ini mengingatkan bahwa tahun 2027 merupakan batas waktu penyesuaian komposisi belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen.
“Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi meminta Pemerintah Daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja. Hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Fauji.
Ardiansyah Fauji menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah terhadap pemerataan pembangunan.
Karakteristik geografis Kota Tidore Kepulauan menuntut kebijakan anggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan infrastruktur dan akses pelayanan antarwilayah, termasuk penanganan stunting, penyediaan air bersih, sanitasi, serta konektivitas antarpulau.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kasman Ulidam menyatakan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif angka-angka, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab persoalan riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKB mengingatkan agar belanja operasional disesuaikan secara proporsional guna menjaga ruang fiskal pembangunan, sementara belanja modal harus difokuskan pada infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dari Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), juru bicara Yusuf Bahta menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya harus memastikan setiap rupiah yang direncanakan berdampak nyata pada penurunan kemiskinan, pengangguran, penanganan stunting, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Pandangan umum Fraksi DKI ini disampaikan dan disetujui untuk ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan. Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yusuf.
Senada dengan hal tersebut, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM), Alifandi Riski Cahya, menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang cermat, transparan, dan akuntabel. Fraksi ADEM memandang bahwa kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat di wilayah kepulauan, kawasan pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan.
“Oleh karena itu, Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” tandas Alifandi Riski.










