TIDORE- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah tetap stabil, sekaligus menggenjot sosialisasi program perlindungan sosial.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Perlindungan Sosial, dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (16/11/2026).
Ismail Dukomalamo mengatakan bahwa rakor mingguan ini tidak hanya membahas inflasi daerah, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi terkait perlindungan sosial (Perlinsos) maupun penetapan upah minimum.
“Bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga. Memang sempat ada beberapa komoditi, seperti cabai rawit dan cabai merah, yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama bulan November, tetapi saat ini harganya sudah turun,” ujar Ismail.
Ismail menambahkan, terkait perlindungan sosial, Kota Tidore telah mencapai angka 22 persen dari target nasional sebesar 19 persen. Artinya, Kota Tidore telah melampaui batas target yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Saat ini dinas terkait melakukan pengecekan lapangan terkait perlinsos, serta percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyasar seluruh ASN, PPPK, Pegawai Non-ASN, hingga masyarakat umum,” tandas Ismail.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, serta para pimpinan OPD terkait.










