Pemkot Tidore Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027

TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (17/11/2026).

​Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin, serta dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli wali kota, dan pimpinan OPD.

​Mengawali pidatonya, Ahmad Laiman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan, dan masukan konstruktif atas Ranperda APBD 2027. Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

​Terkait pendapatan daerah, Pemerintah Daerah sepakat dengan pandangan fraksi DPRD mengenai pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924, atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.743.468.550 dibandingkan Tahun Anggaran 2026.

​Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Tidore akan mengoptimalkan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan digitalisasi pengelolaan keuangan, memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.

​Menanggapi sorotan terkait belanja daerah, Ahmad Laiman menjelaskan bahwa porsi terbesar Belanja Operasi saat ini didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 66,39 persen. Belanja pegawai tersebut nantinya dapat diefisienkan apabila kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pembayaran gaji PPPK paruh waktu dan penuh waktu melalui APBN benar-benar terealisasi. Sementara itu, efisiensi pada belanja rutin dan operasional lainnya telah dilakukan secara konsisten dalam dua tahun terakhir.

​Pemerintah Daerah juga tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen, menjaga Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan, serta memberi perhatian khusus pada sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.

​Ia menambahkan, seluruh kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang tertunda di Tahun Anggaran 2026 akibat efisiensi telah diakomodir kembali dalam Ranperda APBD 2027. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan di puskesmas maupun RSUD juga menjadi fokus perhatian serius pemerintah daerah.

​Dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim, seperti El-Nino dan La-Nina yang diperkirakan terjadi pada tahun 2027 berdasarkan prakiraan BMKG, Pemerintah Daerah akan memaksimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5.000.000.000 serta menyiapkan alokasi anggaran di OPD teknis guna membantu masyarakat yang terdampak.

​Sementara itu, terkait pembiayaan daerah, alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027 dicadangkan karena kebijakan pemerintah pusat terkait peralihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah juga masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat kurang lebih sebesar Rp160.000.000.000. Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perumda Ake Mayora guna memperkuat kapasitas pelayanan dan kinerja perusahaan daerah tersebut.

​Di akhir pidatonya, Ahmad Laiman meminta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027 agar dapat meneliti, menilai, dan memboboti setiap program serta kegiatan yang direncanakan, sehingga produk hukum anggaran yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *