Halteng – DPRD Kabupaten Halmahera Tengah telah menutup masa sidang ke III tahun 2026 pada rapat paripurna ke 15, Selasa (1/9/2026) sore tadi sekitar pukul 15.00 Wit.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua I DPRD Halteng, Munadi Kilkoda membacakan laporan hasil reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di dapilnya masing-masing pada tanggal 20-25 Agustus 2026 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
Munadi menyampaikan reses ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga di Kabupaten Halmahera Tengah.
Sebagai representasi masyarakat, kami telah melaksanakan Halmahera Tengah kegiatan reses di berbagai daerah kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, bertatap muka dengan warga secara langsung, berdialog dengan berbagai warga secara elemen masyarakat, serta menampung keluhan, harapan, dan saran yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah kedepan.
Munadi mengatakan hasil dari reses ini menjadi landasan bagi DPRD untuk mengusulkan program dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kepada Pemerintah Daerah. “Dari hasil reses yang telah dilaksanakan, terdapat strategis yang mendominasi aspirasi beberapa isu strategis yang masyarakat salah satunya adalah terkait infrastruktur,” jelasnya.
Masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan desa dan jalan penghubung antar desa ke lokasi pertanian dan perkebunan yang belum terlaksana sepenuhnya. “Sebagian mungkin sudah terlaksana tetapi butuh perhatian untuk ditingkatkan,” ucapnya.
Mereka, kata Munadi berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih dalam hal perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang kelangsungan hidup masyarakat, misalnya peningkatan ruas jalan di Patani Timur, jalan pemukiman di berbagai desa, infrastruktur air bersih di kota Weda, Weda Tengah, Weda Utara bahkan seluruh kecamatan di Halmahera Tengah. “Infrastruktur ekonomi yang belum menjadi konsen dalam kebijakan pemerintah, misalnya pasar di Weda Tengah dan Weda Utara, kawasan pertumbuhan baru dalam kota Weda, misalnya reklamasi pantai yang belum ada kejelasan kelanjutnnya, penyelesaian GOR, POR, gedung kesenian, islamic center,” katanya.
“Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Masyarakat dan pelaku utama di tingkat tapak, seperti dewan guru mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan, baik dari segi sarana dan prasarana sekolah maupun kesejahteraan serta pemerataan tenaga pendidik.
Kami menemukan bahwa masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan fasilitas penunjang belajar, seperti ruang kelas yang tidak layak, laboratorium yang tidak dilengkapi dengan peralatan pendukung masih terbatasnya ruang belajar, ada juga ruang belajar yang tersedia tidak lagi berbanding dengan jumlah siswa,
rumah guru yang masih terbatas. “Bahkan dalam kota Weda sendiri, masih banyak guru-guru TK/PAUD yang ternyata belum diangkat menjadi tenaga PTT atau PPPK,” akunya.
Munadi mengatakan, Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dimana, dalam bidang kesehatan, masyarakat menyoroti pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah yang masih perlu ditingkatkan. Baik infrastruktur dasar, seperti Pustu maupun Puskesmas. “Ketersediaan obat-obatan yang terbatas, distribusi tenaga medis yang terbatas, misalnya kawasan yang jauh seperti Trans Kobe, Waleh, ini jadi problem bagi masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut,” akunya.
Kesehatan adalah tentang mati hidup masyarakat, karena itu pelayanan pada urusan harus didekatkan pada masyarakat. “Tak ada kata keberhasilan pemerintah, jika masih ditemukan ada satu orang warga masyarakat mati akibat tidak terlayani kesehatannya,” ujarnya.
Sementara di sektor pertanian, para petani menyampaikan harapan agar pemerintah daerah lebih serius dalam mendukung sektor ini melalui penyediaan bantuan alat pertanian modern, pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, serta akses pasar yang lebih luas bagi hasil panen mereka. “Transformasi teknologi pertanian dari pola pertanian subsistem ke pertanian modern harus dirancang oleh pemerintah daerah, sehingga kita tidak ketinggalan kereta upaten Halmahera dalam membangun sektor ini,” benernya.
Ketua Nasdem Halteng itu juga mengatakan, masyarakat juga memiliki kekhawatiran El-Nino yang terjadi tahun ini banyak tanaman mereka terancam mati, ancaman
kebakaran di beberapa titik. Ini harus jadi perhatian pemerintah daerah. “Lebih lanjut, kami juga mencatat keluhan mengenai lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi daerah,” sebutnya.
Selain itu, Munadi mengaku kaum muda dan kelompok masyarakat produktif berharap adanya pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, serta kemudahan akses permodalan untuk mendorong kewirausahaan lokal. “Program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat perlu terus diperkuat agar kesejahteraan rakyat meningkat secara merata,” terangnya.
Tentu saja, hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan bagi kami di DPRD, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Oleh karena itu, kami berharap sinergi antara DPRD, eksekutif dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin erat guna mewujudkan Kabupaten Halmahera Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” urai Munadi.
Dari uraian yang kami sampaikan secara umum, terlampir kami sertakan point-point usulan yang kami peroleh dari kegiatan reses secara keseluruhan yang terbagi dan terinci secara detail per daerah Pemilihan yakni Dapil I, Dapil ll dan Dapil l. “Demikianlah laporan hasil reses Masa Sidang II| Tahun 2026 ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
“Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam membangun Bumi Fagogoru, Halmahera Tengah yang lebih baik,” tutup Munadi. (red)
