Halteng – Setelah mencermati arah kebijakan serta memperhatikan landasan regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2027, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu menyampaikan sejumlah
saran, harapan, dan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah.
Lima poin penting tersebut disampaikan langsung lewat kiri bicara Fraksi PDIP, Kabir Kahar, yakni:
1. Bahwa keberadaan tenaga pendidik pada jenjang TK/PAUD memiliki peran strategis dalam membangun fondasi kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Oleh karena itu, perhatian terhadap tenaga pendidik tidak semestinya pada aspek penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga harus mencakup kepastian status, pengakuan atas pengabdian dan keberlanjutan kesejahteraan mereka. Atas dasar tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan agar segera melakukan pendataan dan validasi secara menyeluruh terhadap tenaga guru TK/PAUD jumlah kurang lebih 235 orang yang selama ini mereka mengabdi secara suka rela tanpa di gaji, yang hingga saat ini belum
terakomodasi dalam status Pegawai Tidak Tetap.
Kami berharap Pemerintah Daerah memberikan kepastian melalui pengakomodasian dan pengalokasian anggaran bagi mereka pada Tahun Anggaran 2027.
2. Fraksi PDI Perjuangan tak henti-hentinya mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar
memberikan perhatian serius dan menjadikan persoalan air bersih sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat
sekaligus bagian penting dari pemenuhan hak atas kehidupan yang sehat dan layak. Kami menilai persoalan keterbatasan akses dan kualitas air bersih yang masih di rasakan masyarakat di sejumlah
wilayah Halteng membutuhkan langkah penanganan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah agar memastikan alokasi anggaran Tahun 2027 benar-benar diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber air, jaringan distribusi, serta pemerataan pelayanan air bersih ke wilayah kecamatan dan desa yang masih mengalami keterbatasan.
3. Kami meminta kepada Pemerintah Daerah melalui OPD teknis agar memberikan perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan akses jalan tani di
wilayah Kecamatan Patani Barat, Patani Utara dan Kecamatan Patani Timur, ketersedian jalan tani sangat penting untuk menunjang aktivitas pertanian, mempermudah mobilitas petani, serta memperlancar pengangkutan hasil produksi dari lokasi perkebunan menuju pusat distribusi. Kami berharap perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027 dapat diakomodasi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. Kami meminta Pemerintah Daerah agar melakukan pendataan dan verifikasi kembali terhadap masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) disejumlah wilayah Kecamatan. Sebab, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kondisi
tempat tinggalnya belum memenuhi standar kelayakan, dan secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan, namum belum tersentuh program tersebut.
Untuk itu, kami mendorong agar kebutuhan tersebut menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, sehingga program RLH benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
5. Fraksi PDI Perjuangan ingin memberikan penegasan kepada seluruh Pimpinan OPD terkait kehadiran dan keseriusan dalam mengikuti proses pembahasan serta pendalaman RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut kami, ada satu hal yang harus dipahami secara utuh
oleh setiap Pimpinan Perangkat Daerah: ketika sebuah OPD mengajukan program dan mengusulkan sejumlah kebutuhan anggaran, maka pimpinan OPD tersebut harus memiliki tanggung jawab penuh untuk menjelaskan dasar pemikiran, urgensi, sasaran, serta konsekuensi dari usulan yang diajukannya.
Atas dasar itu, kami tidak menghendaki dalam tahapan pembahasan nanti masih terdapat pimpinan OPD yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Pembahasan bersama DPRD merupakan bagian dari mekanisme formal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. (red)
