Bupati Ikram M Sangadji (keempat, kanan) dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil (ketiga, kiri) serta Plt. Kabag Ekonomi dan SDA Jufri Mahbub foto bersama dengan pihak kementerian ESDM usai melakukan pertemuan.(Foto:dok:istimewa)
Jakarta – Setelah memaparkan program Rumah Layak Huni (RLH) di Kementerian PKP, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji (IMS) dan Wabup Ahlan Djumadil (Adil) melakukan kunjungan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
Sebagaimana diketahui, kunjungan Bupati Ikram dan Wabup Ahlan di Kementerian ESDM dan Perum Bulog itu dalam rangka membahas kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan persoalan pangan di Kabupaten Halmahera Tengah.
Agenda tersebut turut didampingi Plt. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Jufri Mahbub dan Kabag Umum Indra Ayu R A Arsyad.
Bupati dan Wakil Bupati bertemu lansung dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Gas Bumi pada Kementrian ESDM, rapat bersama Direktur BBM BPH MIGAS Seton Harijadi B.T.P dan Pertamina Patra Niaga di kantor Badan Hilir Minyak dan Gas Bumi Jakarta Pusat menyangkut Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
Beberapa persoalan yang disampaikan yaitu penambahan titik SPBU reguler, SPBU Nelayan, SPBU Kompak, Penambahan Kuota Minyak Tanah, Penambahan Agen Penyalur Minyak Tanah dan SPBU Weda Selatan yang sampai saat ini belum beroperasi, termasuk depot penampungan atau terminal yang bisa melayani SPBU di Kabupaten Halmahera Tengah. “Kabupaten Halmahera Tengah saat ini masih membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur berupa SPBU Pertamina dengan BBM satu harga mengingat laju pertumbuhan penduduk dengan kepadatan lalulintas yang sangat signifikan,” ujar Bupati.
Pertemuan dalam suasana akrab itu banyak membahas terkait kebutuhan bahan bakar minyak. “Kebutuhan BBM yang sangat penting dikarenakan bertambahnya kebutuhan masyarakat yang terlihat antrian panjang sehingga membutuhkan stok BBM yang banyak,” ucapnya.
“Ditambah lagi lokasi Kecamatan Weda Selatan belum beroperasi SPBU sehingga kebutuhan BBM tertumpuk di pusat Kota Weda,” sebutnya.
Sementara itu Direktur BBM BPH MIGAS, Seton Harijadi menyampaikan 3 titik SPBU yang diusulkan sejak tahun 2023 lalu itu 2 titik sudah masuk dalam SK Ditjen Migas tahun 2025. “Dan untuk SPBU Reguler juga sudah bisa ditindak lanjuti administrasi ke Pertamina melalui Website Pertamina,” ujar Seton.
Sedangkan kunjungan di Perusahaan Umum Bulog itu membahas terkait kesediaan pangan di Kabupaten Halmahera Tengah.
Kesempatan itu Bupati dan Wabup bertemu langsung dengan Direktur Utama Perum Bulog, Jendral TNI Novi Helmi.
Pertemuan itu membicarakan beberapa hal tentang Pemda Halteng akan membangun gudang untuk dipergunakan sebagai penyimpan stok pangan.
Selain itu juga membahas Publik Service Obligation (PSO) pelayanan publik yang tidak terpisahkan dengan subsidi artinya Perum Bulog ditugaskan untuk melaksanakan PSO terkait pengadaan dan penyaluran beras, baik beras subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah maupun cadangan beras pemerintah, dan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. (red)
