Foto : Pj Bupati Ikram M Sangadji (IMS) membuka Rakor PMO Implementasi kurikulum merdeka di dampingi Kadis Dikbud Ridwan Salidin (paling kiri), Plt. Kepala BKPSDM Arman Alting (kedua dari kanan) dan Plt. Kepala Bapperida Yunus Ahmad.
WEDA – Pj. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji membuka kegiatan Rapat Project Management Offic (PMO) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak yang ada di wilayah Halmahera Tengah, kegiatan ini berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidijaya, Kecamatan Weda Minggu (18/8/2024).
Hadir sebagai Narasumber Tim dari BPMP Maluku Utara Wali Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Indriati Marsaoly. Dalam kegiatan ini telah hadir juga pemangku kepentingan yaitu Kepala BKPSDM Halteng Arman Alting, Plt. Kepala Bapperida Yunus Ahmad, Kabag Organisasi diwakili oleh KTU Handini Hasan, Sekretaris Dikbud Daud Arif, Kabid Pembinaan Dikdas Junaidi Gailea, Kabid GTK Ridwan Syahruddin, Kabid PNFI Mutia Kayana.
Pj. Bupati Ikram M Sangadji dalam sambutannya menyampaikan bahwa terkait dengan pendidikan adalah hal yang sangat penting lebih-lebih lagi soal peningkatan mutu pendidikan itu sendiri karena menurutnya strategisnya pendidikan akan mampu menjembatani pembangunan segala sektor kehidupan. “Tentu hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan, kita butuh inovasi perbaikan dan pembaharuan secara bertahap baik dalam konteks pembangunan sarana pendidikan itu sendiri maupun peningkatan sumber daya manusia (SDA) dalam hal ini adalah guru,” jelasnya.
Foto: Sekertaris Dukbud Daud Arif (kemeja biru) dan Kabid Dikdas Junaidi Gailea (kanan) bersama peserta rakor.
Menurutnya mutu pendidikan itu bisa meningkat dan terjamin apabila, pihak sekolah dan guru mampu mengimplementasikan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan yang paling penting adalah kesejahteraan guru harus tetap di tingkatkan secara bertahap. “Sehingga guru dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar di sekolah bisa benar-benar fokus demi untuk kemajuan pendidikan di wilayah Halteng,” ucapnya.
Melalui forum pemangku kepentingan daerah ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen untuk bersama-sama mendukung sepenuhnya pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Halteng untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. “Melalui terciptanya pelajar Pancasila yang kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridwan Salidin dalam laporannya mengatakan kegiatan PMO membahas tentang perjalanan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Sekolah Penggerak Tahun 2024 Kabupaten Halteng. “Hari ini akan melakukan pendampingan yang didampingi oleh wali wilayah BPMP Kabupaten Hateng, Provinsi Maluku Utara dalam rangka membahas program kerja pendampingan Kurikulum Merdeka dan Sekolah Penggerak,” ucap Ridwan.
“Sehingga peserta yang hadir dianggap sebagai stakeholder yang akan mensukseskan kurikulum merdeka satu tahun ke depan,” lanjut Ridwan.
Foto; Pj Bupati Ikram M Sangadji membuka rakor PMO Kurikulum Merdeka.
Kegiatan PMO ini melibatkan sekolah penggerak tingkat TK, SD dan SMP yang berada di wilayah Halteng dengan jumlah peserta 42 orang terdiri dari satu orang kepala sekolah dan dua orang dewan guru.
Ridwan Salidin juga menyampaikan terima kasih Kepada BPMP Provinsi Maluku Utara lewat wali wilayah yang telah mendampingi kegiatan ini. “Pelaksanaan IKM dengan pendampingan dari BPMP Maluku Utara kita bisa bergerak dengan bagus,” katanya.
Di pertengahan tahun 2024, kaitannya dengan kurikulum merdeka ini membahas PMO, IKM dan PBD. “Ini sangat penting sekali,” ucap Ridwan Saliden.
Ridwan juga menyampaikan PMO berfungsi untuk mengawal dari program pemerintah meliputi mengevaluasi, mereview, merefleksi dari program PSP, IKM, dan PBD. “Semua itu harus kita kawal sebagai tanggung jawab kita. Jadi, PMO adalah tanggung jawab dari daerah untuk mengawal, mengevaluasi, mereview, merefleksi program pemerintah baik itu PSP, IKM maupun PBD,” tandasnya. (red)
