IMS lakukan roadshow kemenangan sekaligus tatap muka dengan pendukung di Kecamatan Weda Selatan, Sabtu (30/11/2024) (Foto:istimewa)
WEDA – Calon Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengaku akan membersihkan birokrasi setelah dirinya menjabat sebagai bupati terpilih.
Ancaman itu dilontarkan Ikram saat melangsungkan tatap muka bersama warga Desa Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan, Sabtu, 30 November 2024.
Dirinya menyindir sejumlah Aparatur Sipil Negara dan sejumlah guru maupun Kepala Sekolah yang sejauh ini tidak profesional serta terlibat politik praktis dalam pilkada serentak.
Ikram menyatakan keunggulan dan kemenangan dirinya di pilkada Halmahera Tengah merupakan kemenangan rakyat Halmahera Tengah.
Kendati begitu, kemenangan tersebut lanjut Ikram, tidak berlaku di pemerintahan daerah yang pernah dipimpinnya dan bukan kemenangan para ASN, sebab ada pula beberapa ASN tidak menginginkannya menang pilkada.
“Ini bukan kemenangan ASN karena ada pegawai kita juga yang tidak menginginkan kemenangan kita. Karena mereka punya opsi lain,” ucap Ikram.
Dirinya menjelaskan tujuan maju pada Pilkada serentak tak lain hanya untuk membuat pemerintahan disana bagus dan stabil tidak seperti sebelumnya yang marak Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Para ASN terutama guru yang tidak mau ikut ke kita itu bisanya guru- guru yang suka menilep anggaran pendidikan di sekolah. Guru-guru seperti itu tong buang di pantai,” kata Ikram.
Dirinya mengaku sedari awal dirinya telah mengetahui ASN, oknum guru dan kepala sekolah nakal yang berseberangan dengan kebijakannya sewaktu menjabat sebagai Pejabat Bupati 1 tahun 7 bulan. “Kalau ada ibu guru bapak guru yang diancam akan dikeluarkan dari rumah dinas dipindahkan dari tempat kerjanya pada momen pilkada ini, orang-orang seperti itu saya akan habiskan,” tegasnya.
Ikram juga mengantongi beberapa nama inisial R dan B yang bakal ditanganinya dikemudian hari ketika terpilih sebagai bupati. “Apalagi kepala sekolah kepala sekolah itu saya habiskan itu. Kalau kita berkuasa di pemerintahan mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menilep, tidak ada lagi orang tua siswa yang disuruh bawa kue, bayar raport siswa sebagai bentuk pungutan liar,” janji Ikram. (red)
