Zonatimur, Ternate – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bahri Sudirman didampingi Kepala Inspektur Basri Dawan menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara R. Agus Prasetyo Budi yang digelar di Gamalama C Meeting Room, Bella Internasional Hotel Ternate, Kamis (25/6/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Malut itu dikukuhkan langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Dalam sambutannya, Gubernur Malut Sarbin Sehe menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan seluruh masyarakat Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang baru dikukuhkan. “Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pembangunan di daerah ini,” ucapnya.
Dikatakannya, BPKP merupakan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, termasuk pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPKP bukan hanya mitra pengawas, tetapi juga mitra strategis yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan pembinaan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Berbagai capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan SPIP, serta upaya pencegahan korupsi tidak terlepas dari sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan BPKP,” tandasnya.
Saat ini Maluku Utara sedang berada pada fase pembangunan yang dinamis. Potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin masif menuntut hadirnya sistem pengawasan yang kuat dan berorientasi pada perbaikan tata kelola. “Oleh karena itu, kehadiran BPKP menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
“Saya berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang baru dapat melanjutkan dan memperkuat kolaborasi yang telah terjalin selama ini,” terangnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka ruang kerja sama yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat manajemen risiko, meningkatkan maturitas SPIP, memperkuat kapabilitas APIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Kepada seluruh jajaran perangkat daerah, saya juga mengingatkan agar menjadikan hasil pengawasan dan rekomendasi BPKP sebagai instrumen perbaikan yang konstruktif,” ujarnya.
Pengukuhan ini hendaknya semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. “Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang baru dikukuhkan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan, dan keberhasilan dalam mengemban amanah,” tutup Sarbin. (red)
