Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos saat memberi sambutan pada acara Rakor Diskominfo Se Kabupaten/Kota yang dipusatkan di Weda, tepatnya di Aula Kantor Bupati H. Salahuddin Bin Talabuddin, Rabu (23/7/2025).(Foto:dok.zt)
Halteng – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar rapat koordinasi Kominfo Kabupaten/Kota tahun 2025.
Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati tepatnya di Aula H. Salahuddin Bin Talabuddin dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Sekprov Samsudin A. Kadir, dan Bupati Ikram M Sangadji.
Kegiatan dengan tema Menuju Maluku Utara Merdeka Signal dan Smart Layanan Pemerintahan Digital juga dihadiri Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Sekretaris Daerah, Bahri Sudirman, para asisten dan staf ahli, para manajer PT. Telkomsel, PT. PLN Ternate, Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Kominfosandi Provinsi Bali, Gusti Ngurah Puspa Udiyana, Kadis Infokomsandi se Provinsi Malut, Kepala OPD, Pimpinan PT. Harita, Pimpinan PT. IWIP, PT. ANTAM.
Dalam sambutannya Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial tahunan, tapi diharapkan ada solusi yang bisa dirasakan masyarakat untuk kualitas jaringan layanan internet yang lebih baik. “Dua tiga minggu yang lalu saya bertemu dengan Komdigi, kami berdiskusi terkait dengan BTS Bakti yang ada di Maluku Utara,” ucap Sherly.
Sherly mengatakan dari total 400 an BTS sudah ada kontrak sebenarnya antara Kominfo dengan Telkomsat untuk meningkatkan layanan 2G menjadi 4G. “Hanya saja belum ada pencairan anggaran dari kementerian dan kami dari Pemprov sudah bersurat kepada kementerian untuk menginfokan kepada kementerian keuangan bahwa kita di Maluku Utara dalam keadaan urgen membutuhkan layanan dari 2G menjadi 4G,” jelasnya.
“Harapannya jika 4G bisa ada maka BTS-BTS yang biasanya lelet alias yang keluar hanya Edge atau 2G bisa menjadi 4G sehingga bisa mengurangi daerah yang blank spot, itu yang utama,” tandasnya.
Rakor Kominfo itu juga Gubernur menyentil perihal dirinya bersama seluruh kepala daerah di Maluku Utara dalam kegiatan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu di Manado. “Kemarin kami pertemuan dengan BKN dengan kepala daerah seluruh kabupaten/kota. Kami sudah menandatangani komitmen akselerasi untuk manajemen talenta,” katanya.
Untuk itu, lanjut Sherly tahapan awalnya, BKD bekerjasama dengan BKD Provinsi Malut menggunakan aplikasi namanya DNA Talenta. “Hal itu untuk me maping semua potensi, kompetensi dari seluruh ASN di masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya lagi.
Sherly juga mengatakan, kemudian dari data tersebut untuk mengisi data ASN digital, program dari BKN dan target dalam satu dua bulan kedepan kita sudah bisa mengisi semuanya data di manajemen talenta sehingga kita bisa memetakan siapa yang harus OPD mana, siapa yang kurang dimana, siapa yang harus ditingkatkan, siapa yang bisa mengambil Diklat atau pendidikan kompensasi lainnya. “Jika kita sudah menyelesaikan manajemen talenta maka Kepala BKN akan hadir di Maluku Utara untuk memberikan SK kepada kita sebagai tanda awal persetujuan kita bisa menggunakan manajemen talenta,” terangnya.
Dikatakannya, Pemprov Malut mempunyai komitmen memastikan bahwa karir dari semua ASN Malut dan Kabupaten/Kota bisa dinilai secara adil, bukan titip menitip tapi memang mereka yang kompetensinya ada di jabatan masing-masing. “Untuk itu dibutuhkan komitmen dan dukungan dari Kominfo karena berurusan dengan aplikasi digitalisasi dan sistem informasi,” tegasnya.
Sherly Tjoanda Laos juga mengatakan untuk SMA, Pemprov Malut akan bekerja sama dengan Telkomsat untuk memasang satelit di 200 an sekolah yang masih Blank Spot. “Dan kita akan merekomendasikan kerjasama dengan Bali sebagai Provinsi dengan MCP (Monitoring Center for Prevention) tertinggi dengan skor 99 untuk mengkopi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sudah dilakukan provinsi Bali,” tuturnya.
“Jika itu berhasil kita akan sher dengan kabupaten/kota agar birokrasinya bisa dilakukan digitalisasi,” sebutnya.
Karena, lanjut Sherly manajemen talenta tanpa birokrasi yang sudah digitalisasi sulit untuk menghitung TPP dan kinerjanya.
Kemudian untuk daerah-daerah yang masih Blank Spot dibutuhkan usulan proaktif kabupaten/kota untuk mengusulkan daerah-daerah Blank Spot sehingga dapat di kementerian Komdigi menjadi update sehingga ketika provinsi mendorong percepatan konektifitas di Provinsi Maluku Utara kementerian sudah memiliki data yang akurat daerah daerah mana saja yang Blank Spot. “Oleh karena itu mohon kerjasama dan dukungannya untuk terus mengupdate data di sistem masing-masing,” lanjutnya.
“Dan yang terkhusus saya berpesan kepada Harita dan Antam untuk menggunakan dana CSR nya mendukung program digitalisasi terutama di Puskesmas dan di sekolah-sekolah,” pesannya.
Karena rata-rata di pendidikan di Indonesia, laporannya menggunakan internet. Harus digitalisasi pendidikan.
Karena itu incamtek itu bukan keinginan tapi itu kebutuhan. “Oleh karena itu titip pesan kadis Kominfo Malut segera rakor ini benar-benar ada pemetaan masalah dan solusi yang konkrit, kemudian ada jadwalnya ada target yang realistis untuk dicapai,” tutupnya. (red)
