Bupati Ikram M Sangadji saat menyambut kedatangan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di kediamannya Bukti Loiteglas, saat kunjungan kerja di Kabupaten Halmahera Tengah baru-baru ini. (Foto:dok: istimewa)
Weda – Heboh, Gubernur Sherly Tjoanda, yang notabene masyarakat Maluku Utara akan pindah menjadi penduduk Halmahera Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan pada saat memberikan sambutan dalam Sertijab Bupati Halmahera Tengah di Weda 14 Maret 2025 baru-baru ini.
Hal itu lantaran program Prestisius yang dijalankan Bupati Ikram M Sangadji (IMS) semenjak masih menjabat sebagai PJ Bupati sangat nyata dan dinikmati masyarakat Halmahera Tengah.
Bahkan Bupati Ikram yang sering disapa IMS semenjak menjadi Pj. Bupati selama 1,7 tahun telah menjamin kehidupan masyarakatnya.
Hal itulah yang membuat Gubernur Sherly kepincut ingin menjadi warga masyarakat atau penduduk Halteng.
Sebagaimana diketahui, selain pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, Bupati Ikram M Sangadji juga memberikan insentif sosial kepada ibu hamil dan menyusui sebesar 1 juta/bulan dan lansia 300 ribu/bulan dan mampu membangun rumah layak huni (RLH) ukuran (6×7 m2) dan rehab rumah sebanyak 1.552 unit.
Penguatan ekonomi produktif skala rumah tangga juga tidak terlepas dari intervensi Bupati Ikram dan Wabup Ahlan untuk memperkuat ekonomi keluarga dengan skema insentif fiskal usaha kecil melalui transfer rekening Mandiri sebesar 1,5 – 2,5 juta/unit usaha.
Kebijakan lainnya diberikan insentif kepada Imam dan Pendeta sebesar 1,5 – 2 juta/bulan.
Kebijakan tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan dari 12% menjadi 10,71% dan pengeluaran perkapita dari 8,22 juta menjadi 10 juta. Dan kebijakan tahun 2025 memperluas insentif kepada janda, anak yatim dan disabilitas 500 ribu/bulan yang akan diterima pada akhir Maret 2025.
Kebijakan tersebut diperoleh melalui efisiensi belanja perjalanan dinas dan operasional OPD.
Kebijakan ini jika diikuti oleh Pemda lainnya maka rakyat Maluku Utara akan sejahtera dan saya khawatir akan banyak yang mau pindah ke Halteng apalagi PNS karena TPP jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara. “Saya berharap mari torang semua bergandeng tangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati Ikram M Sangadji (IMS).
IMS yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa insentif sosial yang menjadi kebijakannya didasarkan pada pertimbangan bahwa Halteng adalah daerah industri hilirisasi pertambangan nikel yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. “Serta dengan DBH cukup besar maka hasil tersebut dapat dirasakan langsung rakyatnya,” ucapnya.
Kebijakan tersebut hanya 12% dari APBD tahun berjalan sedangkan porsi pendidikan 20%, kesehatan 10% dan infrastrukur 40%, sisanya 12% untuk gaji dan operasional, serta sektor penunjang ekonomi lainnya. “Saya dan pak Ahlan bersama Sekda tetap komitmen dan konsisten menjaga kehidupan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam bulan ramadhan kami memberikan 15 ribuan paket sembako gratis untuk menjamin ketersediaan stok kebutuhan pangan keluarga sekaligus menjamin stabilitas inflasi pangan. “Kami terus monitor distribusi dan stok pangan utama, kami juga melakukan pemantauan harga barito dan ikan agar selalu terjangkau,” tuturnya. (red)
