Rapat Paripurna Ke 11 Masa Persidangan 1 Tahun 2025 dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Halteng terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2026, pada Selasa (14/10/2025).(Foto:dok.zt)
Halteng – Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2026, pada Sidang Paripurna Ke 11 Masa Persidangan 1 tahun 2025, Selasa (14/10/2025).
Pada prinsipnya, Fraksi-fraksi DPRD Halteng memberikan apresiasi atas penjelasan bupati terkait RAPBD tahun anggaran 2026, sekaligus menyampaikan sejumlah pertanyaan, catatan, dan usulan strategis agar arah pembangunan Halteng dapat berjalan sesuai visi misi daerah.
Rapat Paripurna Ke 11 itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sakir Ahmad. Dan dihadiri Bupati Ikram M Sangadji, Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat eselon II dan III lingkup Pemda Halteng.
Kelima fraksi DPRD Halteng, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB Amanat Rakyat, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerakan Nurani Rakyat, masing-masing melalui juru bicara memberikan masukan dan tanggapan serta apresiasi atas nota keuangan 2026 serta menyampaikan aspirasi masyarakat.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Kabir Kahar, menekankan pentingnya langkah strategis Pemda dalam mengoptimalkan PAD melalui sektor pertambangan yang transparan, pengembangan pariwisata, revitalisasi sektor perikanan, serta inovasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Fraksi ini juga menyoroti kebutuhan anggaran kesehatan, terutama untuk rawat inap dan peralatan medis di Rumah Sakit Damuli, Kecamatan Patani Timur, perbaikan ruas jalan Sif–Patani, serta penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Weda.
Sementara Jainudin Ali, juru bicara Fraksi PKB Amanat Nasional mendorong efektivitas belanja daerah dan inovasi dalam peningkatan PAD yang berkelanjutan.
Terkait itu juga Fraksi Partai Golkar lewat jubirnya Moh. Rohadi Do Iskandar menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan sektor prioritas.
Sedangkan Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Lukman Esa menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah dengan perencanaan yang lebih matang.
Dan Fraksi Gerakan Nurani Rakyat, yang dibacakan jubirnya Putra Sian Arimawa menegaskan bahwa meski terjadi pengurangan TKD, program daerah tetap berjalan baik. Fraksi GNR juga mengusulkan fasilitas tempat tinggal untuk masyarakat di Pulau Sain dan Piyai, peningkatan dana kecamatan, pengawasan perusahaan oleh DLH terkait lingkungan, serta perlindungan dan kesejahteraan buruh. (red)
