TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri agenda Silaturahmi dan Arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pertemuan strategis dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku ini berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan regional tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para bupati/wali kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, serta Inspektur kabupaten/kota se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Agenda utama pertemuan ini adalah menyelaraskan stabilitas politik, keamanan, serta percepatan program kesejahteraan rakyat.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus bekerja keras memastikan program pro-rakyat tetap berjalan optimal, termasuk stabilitas harga BBM subsidi, program ketahanan pangan, pembangunan kekuatan TNI, hingga penyediaan rumah rakyat.
Sejalan dengan penguatan wilayah, Mendagri memaparkan tiga elemen vital untuk mengunci stabilitas politik dan keamanan daerah, yaitu melalui optimalisasi peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pembentukan Tim Penanggulangan Konflik Sosial. Mendagri mendesak daerah yang belum memiliki tim tersebut agar segera membentuknya demi payung hukum dan kecepatan penanganan di lapangan.
Sementara itu, Menteri PKP memaparkan berbagai lompatan kebijakan pro-rakyat dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan. Kebijakan strategis ini diperkuat lewat SKB 3 Menteri yang memberikan ‘karpet merah’ kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Usai menghadiri acara tersebut, Wawali Tidore Ahmad Laiman menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi atensi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi bersama seluruh elemen Forkopimda, khususnya dalam mendeteksi dan menangani konflik sosial sejak dini.
”Kepala daerah sebagai pimpinan diminta untuk senantiasa melakukan langkah terobosan dan kolaborasi dengan seluruh pimpinan unit di daerah. Ketika ada riak atau konflik yang masih dalam skala kecil, harus segera diredam sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan, menjaga kondusifitas daerah, dan mencegahnya meluas ke skala nasional,” ujar Ahmad Laiman.
Ia juga menambahkan, langkah terobosan, koordinasi yang responsif, serta penekanan ego sektoral menjadi kunci utama agar setiap potensi gangguan keamanan di masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
