Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) berkomitmen kuat untuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah Maluku Utara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait rencana pendirian Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Prosesi penandatanganan berlangsung di Gedung Pascasarjana UMMU, Kota Ternate, pada Selasa (19/5/2026).
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam sambutannya menyambut baik langkah strategis dari pihak universitas. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bersikap kooperatif dan terbuka, termasuk memberikan jaminan kemudahan birokrasi demi kelancaran pembangunan kampus.
”Kerangka kerja sama ini merupakan berkah bagi masyarakat yang telah lama mendambakan kehadiran institusi pendidikan tinggi kedokteran di wilayah kami. Kami akan mempermudah segala proses perizinan serta administrasi agar proyek ini dapat segera direalisasikan tanpa hambatan,” ujar Muhammad Sinen.
Sebagai bentuk dukungan konkret dan upaya mempercepat operasional perkuliahan, Pemkot Tidore Kepulauan telah menyiapkan dua langkah strategis. Pertama, mengalihkan fungsi beberapa aset bangunan milik daerah di pusat kota untuk digunakan sebagai fasilitas perkuliahan sementara. Kedua, merencanakan penyediaan lahan permanen di lokasi strategis untuk pembangunan gedung kampus terpadu di masa depan.
Wali Kota menekankan bahwa sinergi dan niat tulus dari kedua belah pihak adalah kunci utama. Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah awal yang visioner untuk membawa kemajuan besar bagi dunia pendidikan dan pembangunan daerah di Kota Tidore Kepulauan.
Sementara itu, Rektor UMMU, Prof. Dr. Ranita Rope, menyampaikan bahwa kemitraan dengan Pemkot Tidore Kepulauan bernilai sangat krusial. Kerja sama ini menjadi strategi utama universitas untuk memenuhi persyaratan ketat izin operasional FKG, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan sarana fisik dan rumah sakit pendidikan.
Untuk merealisasikan fakultas baru ini, UMMU akan berfokus pada beberapa hal pokok, antara lain: melakukan uji kelayakan terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk dijadikan ruang kuliah dan laboratorium pendukung; mengoordinasikan peminjaman tenaga pendidik dan dokter spesialis dari berbagai wilayah guna menjaga kualitas akademik; serta melengkapi seluruh persyaratan teknis dan administratif yang diwajibkan oleh kementerian terkait.
”Sinergi ini merupakan langkah cepat dan tepat dalam mengatasi keterbatasan lahan, sekaligus memperkuat sistem pendidikan medis di Maluku Utara,” jelas Prof. Ranita.
Penandatanganan MoU yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan ini turut disaksikan oleh sejumlah pemangku kepentingan dari sektor pendidikan dan pemerintahan. Di antaranya Kepala LLDIKTI Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, Badan Pembina Harian (BPH) Muhammadiyah, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para Asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Wakil Rektor di lingkungan UMMU.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab aspirasi masyarakat, tetapi juga secara signifikan memperkuat infrastruktur akademik serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara di masa mendatang.
