TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mendesak seluruh jajaran camat, lurah, hingga kepala desa untuk membantu petugas lapangan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tegas ini diambil menyusul masih rendahnya capaian pendataan di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, sejak dimulai pada 15 Juni 2026 hingga pertengahan Juli, progres pendataan baru menyentuh angka 29,79 persen dari total target responden.
Rendahnya capaian ini menjadi sorotan utama dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sensus Ekonomi 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, yang mewakili Wali Kota di ruang rapat Sekda, Rabu (15/7/2026).
“Sensus Ekonomi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memetakan kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Saat ini, baik pusat maupun daerah tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga sensus ini dinilai sangat strategis,” ujar Taher.
Taher menegaskan bahwa Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan sensus ini demi menghasilkan data yang akurat. Wali Kota juga telah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, serta masyarakat umum untuk bersikap kooperatif terhadap petugas lapangan.
Ia meminta segala kendala yang ditemui di lapangan segera diselesaikan melalui koordinasi yang intens antara petugas dengan pihak kecamatan dan desa. Hal ini penting demi memastikan proses pendataan berjalan aman dan lancar.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Adrizal, mengakui bahwa realisasi angka pendataan saat ini masih sangat minim dari target yang diharapkan. Oleh karena itu, dukungan dari struktur pemerintahan terbawah dinilai sangat krusial.
“Kami mohon bantuan para camat, lurah, dan kepala desa agar dapat mengawal petugas sensus di setiap wilayahnya demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ini sangat penting karena berkaitan dengan perubahan aktivitas ekonomi saat ini,” kata Oki.
Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemkot Tidore, BPS, dan seluruh elemen masyarakat, hambatan di lapangan diharapkan dapat segera teratasi. Dengan demikian, sensus ini mampu menghasilkan basis data ekonomi yang akurat sebagai landasan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.(Red)
