Ketua Umum Kerukunan Loloda Bersatu (KLB) Kabupaten Halmahera Tengah (Foto: pribadi)
WEDA – Kerukunan Loloda Bersatu (KLB) Halmahera Tengah menolak keras pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Galela-Loloda yang kini menjadi wacana hangat di kalangan masyarakat Galela dan Loloda.
Ketua Umum Kerukunan Loloda Bersatu (KLB) Halteng, Alfaren Rivaldo Leki, menyampaikan bahwa kenapa mereka bersikeras untuk menolak DOB Galela-Loloda (Galda), karna menurutnya, wacana isu pemekaran Galda kini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan orang Loloda secara kolektif.
Alfaren juga mengatakan dalam mencermati perkembangan politik di Kabupaten Halmahera Utara, ada beberapa komprador politik yang bergabung dalam kepentingan besar pemekaran Galda, ada kontroversi pro dan kontra tarik menarik dalam kepentingan ini. “Sebab rencana pemekaran Galda saat ini masih sangat terkendala dengan persoalan tapal batas, Halmahera Utara dan Halmahera Barat,” tegasnya.
“Dan secara naskah akademik, namun lagi-lagi isu pemekaran Galda ini terus dimainkan karena kemungkinan besar ada aktor-aktor yang saat saling memperbincangkan dan mempersiapkan diri merebut jabatan-jabatan strategis dalam dunia birokrasi,” lanjut Alfaren.
Jangan-jangan lanjut Ketua KLB Halteng itu mengaku isu pemekaran Galda hanya kepentingan para elit lokal yang hanya memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Loloda saat ini. “Oleh sebab itu kami yang tergabung dalam satu kekuatan besar yakni Kerukunan Loloda Bersatu (KLB) Halteng menolak keras DOB Galela-Loloda,” pungkasnya.
Karna menurut Alfaren, bagi KLB Halteng, hal itu tidak mensejahterakan masyarakat Loloda malah justru hanya memperpanjang penderitaan masyarakat Loloda. “Sehingga sebagai Ketua Umum KLB, kami meminta supaya DOB Galela-Loloda ini dikaji lebih dalam dan ditinjau kembali dari semua aspek yang berkaitan dengan sejarah, politik, ekonomi, dan sosiologis agar tidak merugikan kami masyarakat dan daerah kami Loloda (Ngara Ma Beno),” tutupnya. (red)
