Foto : Ketua Bawaslu Halteng, Sitti Hasamah
WEDA – Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah akhirnya melakukan peremuan dengan seluruh ketua dan nggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Halmahera Tengah pada Senin (9/9/2024) kemarin.
Pertemuan tersebut membahas keresahan Panwaslu Kecamatan perihal keterlambatan gaji dan anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerja di lapangan selama tahapan pilkada.
Terkait hal itu Ketua Bawaslu Halmahera Tengah Sitti Hasmah int. Mohd. Amin mengaku dari hasil petermuan itu telah ditemui titik terang dan solusi sehingga problem dan keresahan yang sempat mencuat dari itu telah ditindaklanjuti.”Jadi persoalan gaji Panwaslu Kecamatan disampaikan sering rerlambat itu tidak seperti itu, sebab contoh gaji bulan Juni dibayar bulan Juli, gaji bulan Juli dibayar bulan Agustus dan gaji bulan Agustus dibayar bulan September, sehingga dianggap itu sebagai keterlambatan pembayaran gaji,” ucap Sitt.
“Jadi problem ini sebenarnya tidak ada gaji yang terlambat yang jelas perbulan tetap dibayarkan,” katanya.
Sementara menyangkut tidak ada anggaran PKD, bahwa anggaran itu ada, tapi koordinasi ini tidak ada. “Jadi anggaran PKD itu ada namun kecil, dan untuk merubah itu butuh direvisi lagi,” jelasnya.
“Kami memahami operasional kecil tapi belum direvisi. Ini persoalan jajaran sekretariat dengan teman-teman di kecamatan, semacam ada mis komunikasi antara sekretariat dan teman-teman di kecamatan, tapi itu sudah ditindaklanjuti,” akunya.
Perihal perjalanan dinas yang dikeluhkan tidak sesuai, Ketua Bawaslu mengatakan hal itu juga akan direvisi. Dimana teman teman Panwaslu Kecamatan harus masukan rincian anggaran. “Sehingga bisa diketahui kebutuhannya. Kebutuhan kampanye, pungut hitung dan PSU dan sebagainya itu akan diperhitungkan dengan baik,” tandasnya.
Untuk itu dirinya minta kepada pihak Panwaslu Kecamatan agar memasukkan nominatif kebutuhan itu sehingga bisa direvisi. “Sedangkan total anggaran Panwaslu Kecamatan itu bervariasi, ada 300 juta ada yang 400 juta,” tuturnya.
Menurut Sitti, anggaran Pilkada ini agak sensitif karena pengawasan dilakukan harus lebih intens. “Karena memerlukan kerja ekstra pengawasan. Namun Dinamika ini membuat komunikasi kami dengan jajaran di kecamatan berjalan dengan baik,” sebutnya. (red)
