TIDORE- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tidore Kepulauan, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), didaulat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan bertema Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2026 ini berlangsung di Aula Kantor Camat Oba Utara, Kamis (19/11/2026) siang.
FGD yang diselenggarakan oleh Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kota Tidore Kepulauan ini dihadiri oleh para lurah, kepala desa, serta perwakilan ketua, ketua pokja, dan anggota Pokja I TP PKK kelurahan/desa se-Kecamatan Oba Utara.
Dalam paparannya, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen menekankan pentingnya pemahaman orang tua terhadap empat jenis pola asuh anak di rumah, yakni pola asuh demokratis, otoriter, permisif, dan mengabaikan. Menurutnya, setiap pola asuh yang diterapkan akan memengaruhi pembentukan kepribadian anak hingga dewasa, sehingga orang tua perlu memilih dan menyepakati pola asuh yang tepat secara bersama-sama.
”Pola asuh demokratis membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, sehingga pola asuh ini paling ideal. Pola asuh otoriter cenderung menuntut kepatuhan mutlak yang risikonya membuat anak takut menyampaikan keinginan. Sementara itu, pola asuh permisif terlalu memanjakan anak, dan yang paling tidak dianjurkan adalah pola asuh mengabaikan karena membuat tumbuh kembang anak kurang terarah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Puspaga Kota Tidore Kepulauan ini mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga umumnya dipicu oleh kondisi psikologis orang tua yang sedang tidak stabil. Tekanan akibat kelelahan bekerja maupun faktor ekonomi kerap berdampak langsung pada perlakuan terhadap anak.
Ia pun mendorong kader PKK di tingkat kelurahan dan desa untuk mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat secara langsung hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).
”Pada prinsipnya, PKK merupakan wadah pemberdayaan bagi setiap pengurus dan anggotanya. Mari bekerja sama, PKK di tingkat kelurahan dan desa harus mengambil peran dengan membuat jadwal pertemuan rutin di setiap RT. Pertemuan tersebut jangan hanya diisi kegiatan arisan, tetapi juga edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak maupun perempuan di lingkungan tempat tinggal kita,” ajaknya.










