Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji, saat memberikan arahan kepada seluruh ASN dan non ASN pada apel pagi pasca libur lebaran, Selasa (8/4/2025) di lapangan apel kantor Bupati.(Foto:dok:Anca)
Weda – Bupati Ikram M Sangadji (IMS) bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil (Adil) mengucapkan maaf lahir batin kepada seluruh ASN dan non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah saat memimpin apel pagi pasca libur lebaran 1446 Hijriyah, Selasa (8/4/2025). “Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan serta semangat yang baru pasca idul Fitri ini,” ucap Bupati Ikram M Sangadji.
Dihadapan seluruh ASN dan non ASN, Bupati Ikram menyampaikan bahwa dirinya bersama Wabup serta Sekda telah bersepakat melakukan evaluasi. “Harus memahami bahwa setiap 6 bulan dilakukan evaluasi. Kami bertiga (BWS) dan didukung beberapa universitas di Malut dan hasilnya kita konsultasikan ke Mendagri dan BKN soal hasil evaluasi kita ini,” katanya.
Foto: Bupati Ikram M Sangadji saat memberikan arahan. (Foto:dok:Anca)
Ikram mengatakan, evaluasi tersebut dilihat dari dua kriteria utama, yaitu integritas dan disiplin. “Evaluasi ini yang pertama integritas, disiplin. Saya sudah sampaikan pada saat sambutan pelantikan pejabat eselon II kemarin,” akunya.
Dikatakannya pula bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan yang pertama itu kejujuran. “Saya berpikir bahwa kalau kapasitas masih kurang nanti kita tambal, kemampuan belum maksimal kita bisa dampingi untuk maksimalkan, tapi kejujuran itu mutlak tidak ada tawar menawar,” tegasnya.
“Yang berikut adalah soal etika ASN. Selama 1,7 saya menjabat sebagai PJ Bupati dan Sekda selama 6 bulan menjabat Pj Bupati, kita ikuti, karena kita ingin melihat ASN itu integritasnya sejauh mana, karena ASN itu pekerja negara dan pelayanan masyarakat,” bebernya.
Dua hal itu (integritas dan kejujuran) yang kita lakukan sebagai tools dalam melakukan evaluasi. “Jadi kejujuran dan etika ASN itu saja. Jadi bahwa bapak ibu yang merasa diri seperti itu silahkan pindah. Silahkan,” tandasnya.
Kalau 2000 pegawai atau ASN saya pikir 1 Minggu dilakukan evaluasi itu sudah cukup. “Sejauh ini, kami belum memiliki atau inventarisasi siapa nama-namanya. Karena kita mau lepas dari kepentingan politik,” akunya.
“Ibarat sebuah jaring disebar di laut oleh nelayan dan ikan apa saja yang akan ditangkap,” katanya lagi.
Ikram juga menyampaikan bahwa dirinya ingin bapak ibu memahami ASN itu apa. Jadi ASN itu bukan berkoar-koar di Facebook. Kalau seperti itu jadi netizen saja. Jangan jadi ASN,” timpalnya.
Bupati juga menegaskan bahwa di banyak daerah ada yang sudah melakukan rotasi, mutasi bahkan demosi. Tapi di Kabupaten Halmahera belum. “Karena kami ingin apa dilakukan sesuai aturan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu juga, Ikram mengingatkan kepada seluruh ASN dan non ASN agar tidak mempersoalkan TPP. “Saya juga ingin bapak ibu jangan ribut soal TPP. Bapak ibu mengeluh TPP hanya dibayar 50 persen bapak ibu ribut. Bapak ibu seharusnya bersukur,” ucapnya lagi.
Terkait itu, Bupati Ikram meminta perwakilan ASN struktural dan non struktural agar menyampaikan hasil TPP yang diterima. Dimana jabatan Sekertaris menerima TPP sebesar Rp. 8.400.000, jabatan Kabid menerima TPP Rp. 8.200.000, pegawai Eselon IV menerima TPP Rp.7.600.000, pegawai Fungsional menerima TPP (golongan dua) Rp. 5.000.000. “Dibandingkan daerah lain, TPP yang dimiliki ASN Halteng sangat besar dan pencairannya lancar,” ujarnya.
“Intinya jangan kalian mengeluh. Sekali lagi saya dengar saya kasih turun kalian punya TPP itu,” pungkasnya.
Bupati Ikram M Sangadji menjelaskan bahwa TPP yang diberikan itu bukan karena kalian pegawai, bukan. Tapi saya kasih karena ada perusahan tambang di sini (Halteng). Dimana DBH (Dana Bagi Hasil) besar. Untuk itu sebagian saya balikin ke ngoni (kalian) sebagai ASN, tujuannya agar supaya ngoni (kalian) merasa dan menikmati itu,” jelasnya.
“Jadi TPP terbesar dan pembayaran lancar di Maluku Utara itu Kabupaten Halmahera Tengah,” katanya.
Untuk itu IMS menyangkan TPP yang begitu besar diterima namun masih ada ASN yang jarang berkantor lalu memainkan modus titip absen. “Jadi hal ini, ada beberapa ASN yang TPPnya tidak dibayar. Jadi kita screening absen,” sebut Ikram.
“Pegawai yang ada di Halteng ini sangat istimewa, berbeda dengan kabupaten/kota bahkan provinsi,” ujarnya.
Ikram juga mengatakan dirinya bersama Wabup dan Sekda beberapa hari lalu di Ternate telah bertemu dengan pihak universitas, dimana seluruh SPP mahasiswa yang kuliah di Maluku Utara dan seluruh universitas di Indonesia semuanya di cover oleh Pemkab Halteng.
Hal itu dilakukan lewat pemotongan biaya perjalanan dinas dengan total keseluruhan Rp 34 miliar lebih, dimana Rp 33 miliar diberikan insentif kepada janda, lansia, disabilitas, anak yatim piatu, ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya. “Jadi torang pe APBD itu sebesar 2,5 Triliun. Kalau kumpul bagi-bagi pa ngoni Rp 2.5 T bisa beli pulau satu,” sebutnya.
Untuk sebagai ASN Halteng harus bersyukur karena Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat yang banyak. “Jangan sampai Allah kuti tong tiga (Saya, Wakil dan Sekda) pe hati, karena ngoni kufur nikmati, tong kase turun ngoni punya TPP,” sentil Ikram.
Ikram juga mengingatkan kepada seluruh ASN utamanya pimpinan OPD agar tidak memberikan rekomendasi kredit TPP kepada ASN. “Sekali lagi saya ingatkan, OPD jangan kase terbit izin kredit menggunakan TPP,” tegasnya lagi.
Bupati juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar seluruh ASN yang tidak berkantor jangan dimasukan dalam absen. “Saya minta teman-teman pimpinan OPD, agar staf yang tidak masuk kantor jangan berikan keterangan hadir di absen,” terangnya.
Kalau ada yang sengaja mainkan absen pimpinan OPD saya akan ganti. Kalau ASN tidak masuk ya sudah. Karena punishman itu dilihat dari absen. “Jadi harus seimbang soal kesejahteraan, disiplin dan kinerja,” tutupnya. (red)
