Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Halteng dengan mitra kerja, Rabu (25/6/2025). Insert: Ketua Komisi II, Lukman Esa.(Foto:dok:ZT)
Halteng – Sehari setalah Paripurna LPP APBD tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh Bupati Halteng Ikram M Sangaji, DPRD Halteng langsung bekerja cepat.
Sebagaimana diketahui, Komisi II DPRD Halteng melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat DPRD, Rabu (25/6/2025).
RDP dengan mitra kerja ini terkait tindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Daerah saat Paripurna Kemarin. “Hari Komisi II rapat dengan 6 OPD sebagai Mitra, untuk menindaklanjuti dokumen LPP ABPD yang di serahkan saat paripurna kemarin,” ucap Ketua Komisi II Lukman Esa usai rapat itu.
Lukman mengatakan, rapat dengan mitra OPD ini dalam rangka evaluasi kinerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2024 yang dimasukkan. “Selain itu, kita juga akan mendalami sejauh mana progres keuangan kita sampai bulan Juni 2025, baik itu belanja modal, operasional maupun yang lainnya,” jelasnya.
Komisi II juga akan dalami soal aset milik Pemda yang sesuai informasi ada beberapa kasus, sehingga Komisi II ingin memastikan dan menginventarisir baik itu aset tanah dan bangunan, atau aset bergerak lainnya. “Kemudian, kita akan bicara dengan Bapenda dan PTSP terkait perizinan dan pendapatan kita kerena memang banyak sumber pendapatan kita yang belum dikelolah dengan maksimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pihaknya juga bicara terkait Koperasi dan UMKM, dan juga sumber pendapatan seperti Ruko, karena memang sumber pendapatan Halteng ini bukan hanya di sektor pertambangan tapi juga di usaha lainnya. “Sehingga Komisi II mendesak agar instansi terkait dapat mendorong pendapatan lewat usaha UMKM, Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif jangan hanya berharap APBD yang dialokasikan tiap Tahun, tapi tidak berdampak ke Daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi Nasdem itu mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang begitu besar bukan hanya lewat sektor pertambangan tapi sektor unggulan lain juga harus memberikan kontribusi pendapatan bagi Daerah. “Jadi Komisi I, II, dan III akan melakukan one the spot untuk mengecek realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun belum selesai sehingga kita bisa buat perbandingan progres lapangan dengan Keuangan itu berimbang atau tidak sesuai dengan Laporan yang diberikan ke DPRD,” tukasnya.
“Memang tadi saat rapat, presentasi dari OPD, progres pencapaian itu semua 80 persen ke atas,” tambah Lukman mengakhiri. (red)
