TIDORE – Tudingan miring yang dilayangkan LBH Ansor Provinsi Maluku Utara dan Aliansi Mahasiswa Menggugat Maluku Utara di Jakarta terhadap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mendapat bantahan keras.
Sebelumnya, Muhammad Sinen diduga mengintervensi proyek Rekonstruksi KRIB Pengaman Pantai/Talud di Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan. Namun, hal ini langsung diklarifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan selaku instansi teknis.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tidore, Muhammad Abubakar, menegaskan bahwa proyek tersebut sama sekali tidak melibatkan intervensi Wali Kota. Menurutnya, seluruh tahapan telah melalui mekanisme tender yang sesuai prosedur.
”Proyek ini dilelang secara terbuka melalui ULP. Dalam proses tersebut, CV Calysta Persada Utama keluar sebagai pemenang. Karena itu, mereka menjadi mitra BPBD dalam pelaksanaan kegiatan ini,” ungkap Muhammad Abubakar saat dikonfirmasi media, Sabtu (24/1/2026).
Muhammad menjelaskan bahwa posisi Wali Kota memiliki hak pengawasan dan pemantauan terhadap setiap kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawasan tersebut merupakan bagian dari penilaian kinerja OPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore.
”Apa yang ditudingkan LBH Ansor dan Aliansi Mahasiswa Malut di Jakarta sangat tidak logis dan tidak benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, proyek senilai Rp8,8 Miliar yang bersumber dari APBN tersebut murni merupakan tindak lanjut atas kebutuhan masyarakat melalui BPBD.
Terkait isu adanya oknum pejabat yang mengeklaim proyek tersebut milik Wali Kota melalui pesan WhatsApp, Muhammad justru mempertanyakan identitas pejabat yang dimaksud. Ia menyayangkan sikap tersebut dan meminta Wali Kota untuk mengevaluasi pejabat yang kerap mencatut nama pimpinan demi kepentingan tertentu.
”Harusnya LBH Ansor Malut mengungkap siapa pejabat yang membawa-bawa nama Wali Kota, agar yang bersangkutan bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Kota Tidore ini.
