Foto:Kepala Bappelitbangda Halteng Salim Kamaluddin
WEDA – Pasca dilantik menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram Malan Sangadji (IMS) diperhadapkan dengan sejumlah problem pembangunan, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.
Program pengentasan kemiskinan sendiri merupakan satu dari lima program prioritas yang dibawa Ikram Malan Sangadji.
Prihal kemiskinan dari data BPS yang dirilis di tahun 2023 awal, jumlah penduduk miskin Kabupaten Halteng tercatat sebesar 12 persen atau urutan ke dua di wilayah provinsi Maluku Utara.
Sejak kurang lebih 9 bulan itu juga, kegetolan dan effort nyata pengentasan angka kemiskinan di Halteng tampak jelas dilakukan dan dikomandoi langsung Pj Bupati Ikram Malan Sangadji.
Terkait hal itu menurut Kepala Bappelitbangda Halteng, Salim Kamaluddin kepada wartawan menyampaikan bahwa secara individu penduduk miskin dari 12 persen itu sekitar 6.920 orang.
Salim menjelaskan sebenarnya ada beberapa dalaman-dalaman yang dibahas dalam setiap pertemuan, yang membahasa faktor-fakto yang berpengaruh terhadap kemiskinan meskipun secara grafik dari tahun ke tahun mengalami penurunan. “Dapat diakui bahwa penurunan kemiskinan secara kualitas dan kuantitas untuk Halteng itu membaik. Cuma karena ada faktor lain seperti migrasi penduduk dari beberapa daerah interland sehingga menambah beban terhadap pembangunan di bidang sosial ekonomi dan budaya salah satu tingkat kemiskinan itu,” jelas Salim.
Oleh karena lanjut Salim kehadiran Pj Bupati dan setelah dilalukan beberapa pertemuan dan pembahasan dalaman-dalaman tentang bagaimana mekanisme, cara-cara dan rencana-rencana melakukan pengentasan kemiskinan itu kemudian dibentuklah tim dari seluruh pegawai di masing-masing OPD untuk turun ke desa. “Jadi kita lihat dari kriteria dan indikator kemiskinan ada sekitar 14 indikator. Untuk Halteng sendiri secara kasat mata dan hasil pendataan yang kita dapatkan sekitar 39 desa,” ucapnya.
Inilah lokus yang menjadi pusat perhatian. Meskipun demikian tim yang diutus oleh Pemda itu turun ke semua desa. Dan itu adalah langkah pengentasan, langkah tindakan pencegahan, dan langkah bagaimana menjaga keseimbangan sehingga yang tidak miskin jangan masuk dalam kategori miskin. “Meskipun dia masuk kategori miskin, sangat miskin dan rentan, itu dilakukan pendataan bay name bay address,” katanya.
Tim itu mendata secara keseluruhan dari 14 indikator itu. Dan sebelum terjun ke desa-desa tim itu diberi pembekalan langsung oleh Pj Bupati. “Setelah kembali, data ini telah diolah,” akunya.
Terkait itu, Salim mengaku, rencana aksinya adalah pertama kali itu kebutuhan rumah. Ini yang menjadi indikator dan saat ini PJ telah mengambil kebijakan melalui sebuah program prioritas bagaimana kemiskinan ini sehingga perhatian pemerintah di 39 desa itu akan dibangun rumah melalui dana APBD meskipun sudah dibangun melalui dana ADD. “Yang kedua adalah intervensi di tingkat kesehatan. Karena indikator lain dari kemiskinan adalah bagaimana masyarakat mampu membiayai dirinya di bidang kesehata seperti berobat ke puskemas dan rumah sakit,” tegasnya.
“Penjabat Bupati juga telah mengeluarkan kebijakan terkait berobat gratis bagi masyarakat Halteng mulai di tingkat puskemas hingga rumah sakit,” sebutnya.
Program lain yang akan dilakukan tahun ini adalah air bersih, perbaikan sanitasi, pemenuhan jamban di perumahan. Itu lah yang dipenuhi. “Meskipun di dalam indikator itu ada beberapa indikator misalnya harus memili kompor gas. Namun rata-rata di Halteng ini menggunakan kompor minyak tanah,” ujarnya.
Selanjutnya di program program lain adalah bagaimana mengurangi beban masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapat masyarakat yaitu melalui bidang pertanian, perikanan, perindagkop dan UKM, itu tercermin disitu. “Juga bantuan stimulan kepada imam, wakil imam, staf sara, pendeta dan wakil pendeta,” terangnya.
Dan kebijakan yang paling populis menurut Salim saat ini adalah Pj Bupati memberikan insentif kepada ibu hamil dan menyusui. “Artinya apa, kalau kita sudah bicara soal kemiskinan, itu sudah ada korelasinya dengan stunting. Kalau kita sudah bicara dengan kemiskinan adalah bagaimana memulihkan tambahan pendapatan masyarakat sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya,” pungkas Salim.
Lebih lanjut Salim mengatakan langkah selanjutnya adalah bagaimana dalam tahun ini setelah disahkan APBD Perubahan, pemda melakukan upaya-upaya memberikan bantuan berupa susu, telur atau protein yang bisa memberikan asupan tambahan kepada masyarakat yang rentan terhadap penyakit. “Sehingga itu ketika ada Regsosek (registrasi sosial ekonomi) oleh BPS akan tergambar disitu,” tandasnya.
Kepala Bappelitbangda itu juga berharap dengan program yang tetap sasaran bay name bay address dan program yang lain bisa mengurangi angka kemiskinan di Halteng. “Target di tahun 2023 untuk regsosek BPS bisa mendekati 8 persen dan di tahun 2024 hasil regsosek tahun 2025 menjadi 6 sampai 5 persen,” tuturnya. (red)
